16 Maret 2020 - 09:52:21 WIB | Dibaca: 3804x

Medan (SIOGE)  - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) membuka peluang pegawai negeri sipil ( PNS) bisa bekerja dari rumah masing-masing.
Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia.
Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan, regulasi yang memperbolehkan PNS bekerja dari rumah akan diatur lewat Surat Edaran (SE) Menpan RB Tjahjo Kumolo yang akan segera dirilis dalam waktu dekat.
"Menpan Senin ini (16/3/2020) akan mengeluarkan edaran ASN boleh bekerja dari rumah," jelas Dwi dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).
Keterangan terkait terbitnya SE tersebut juga akan disampaikan langsung oleh Menpan RB pada Senin pagi.
"Akan ada konferensi pers tentang hal ini besok jam 10.00 WIB," kata Dwi.
Sebagai informasi, jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia bertambah menjadi 117 kasus hingga hari Minggu (15/3/2020). Angka ini bertambah 21 kasus baru dari pengumuman yang dilakukan kemarin.
"Per hari ini dari lab yang saya terima pagi ya, hari ini kita dapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di antaranya di Jakarta, 2 di Jawa Tengah," kata Juru bicara penanganan virus Corona Achmad Yurianto.
Salah satu pasien positif tersebut adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kini dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Dari jumlah pasien yang positif, terdapat delapan pasien dinyatakan sembuh. Pasien dinyatakan sembuh setelah dua kali negatif pada pemeriksaan virus corona.
"Indikasinya tidak ada keluhan fisik dan dua kali pemeriksaan virus dinyatakan negatif," ujar Yuri.
Menurut Yuri, Covid-19 bisa sembuh karena peningkatan imun tubuh. Dia menegaskan, pasien yang meninggal karena ada faktor penyakit pendahulu.
Hingga kini jumlah pasien yang meninggal sebanyak lima orang. Adapun, hingga saat ini ada lima orang yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif virus corona atau Covid-19.
Kementerian BUMN
Untuk mencegah penyebaran virus corona, Kementerian BUMN mengimbau agar pegawai mulai bekerja dari rumah masing-masing mulai Senin (16/3/2020). Selain itu pihaknya juga membatasi semua bentuk pertemuan.
"Sampai hari ini semua BUMN tetap beroperasi seperti biasa tapi kita menjaga semua bentuk rapat, jumlah orang yang hadir dalam rapat, kemudian juga pembatasan mobilitas dibatasi," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Sabtu (14/3/2020).
Arya juga mengatakan, waktu rapat juga dibatasi, sehingga banyak hal yang dibatasi.
"Tapi secara umum BUMN tetap beraktivitas seperti biasa," kata Arya.
Terkait adanya kabar bahwa seluruh BUMN di DKI Jakarta ditutup, Arya Sinulingga menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan hoaks dan tidak benar.
"Itu hoaks, tidak benar bahwa seluruh BUMN di DKI Jakarta ditutup selama dua pekan. Itu tidak benar sama sekali. Jadi tolong yang membuat kabar hoaks itu menghentikan hoaks tersebut," ucap Arya.
Selain menegaskan semua BUMN tetap beroperasi seperti biasa, Kementerian BUMN juga mengeluarkan pengumuman yang pada intinya pegawai Kementerian yang rutin menggunakan transportasi publik menuju kantor dan berusia lebih dari 50 tahun agar berdinas dari rumah masing-masing.
SEKOLAH LIBUR, TK sampai SMA Belajar di Rumah
Sejumlah gubernur membuat kebijakan untuk meliburkan sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Salah satunya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 kepada para pelajar.
"Mulai Senin (16/3/2020) besok, pelajar dari TK sampai SMA belajar di rumah," kata Sutarmidji saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Kalbar, Minggu (15/3/2020) sore.
Selain meliburkan aktivitas belajar mengajar, menurutnya para pelajar juga dilarang keluar rumah untuk sementara waktu.
Bahkan, pihaknya akan menindak tegas kepada para pelajar yang tidak mematuhi aturan tersebut. "Pelajar yang masih berkeliaran, suruh angkut Satpol PP," ujar Sutarmidji.
Tak hanya pelajar, Sutarmidji juga melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota.
"Saya tidak akan tanda tangan pegawai yang dinas luar kota, kecuali yang penting sekali," ucap Sutarmidji.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga membuat kebijakan meliburkan sekolah.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.
Seluruh sekolah dari jenjang TK hingga SMA sederajat terhitung mulai Senin (16/3/2020) hingga dua pekan ke depan akan belajar di rumah.
Bahkan, ujian nasional juga ditunda untuk meminimalisir penyebaran virus corona.
Mahasiswa USU Gak ke Kampus, Unhas Tunda Wisuda 
Universitas Sumatera Utara (USU) akan mulai melakukan perkuliahan tanpa tatap muka atau dalam jaringan (online).
Sistem kuliah daring ini rencananya diterapkan mulai Selasa (17/3/2020) mendatang. 
Hal ini terkait instruksi Presiden mengenai sekolah-sekolah dan kampus diliburkan terkait semakin merebaknya virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
"Kuliah jalan terus, tapi melalui internet atau daring (online). Besok (Senin 16/3/2020) akan kita rapat koordinasi di kampus, tapi saya sudah merencanakan langsung selesai rapat besok akan dikeluarkan surat edaran rektor dan berlaku mulai Selasa (17/3/2020)," ujar Rektor USU Prof Runtung Sitepu, Minggu (15/3/2020).
Ia mengatakan, kebijakan perkuliahan melalui sistem daring ini akan berlangsung sampai ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai perkembangan virus Covid-19.
"Selasa (17/3/2020) sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Teman kita di UI kan mereka bilang sampai selesai semester ini, tapi kita tidak menggunakan itu. Jadi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," ujarnya.
Runtung melanjutkan, jika ada pemberitahuan dari pemerintah terkait virus Covid-19 dalam 1 bulan ini virus tersebut bisa diatasi, maka kebijakan perkuliahan sistem daring akan diubah kembali.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan semua kepala daerah untuk membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa.
Perintah itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/63/2020).
"Sebagai negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran covid 19 ini derajatnya bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain.
Oleh karena itu saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis untuk menelaah situasi yang ada," kata Jokowi.
"Kemudian juga terus berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana nonalam. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa," imbuh Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu meminta seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tak panik.
Jokowi juga meminta masyarakat tetap produktif.
"Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, Ini lah saatnya kerja bersama-sama saling tolong menolong dan gotong royong, kita ingin ini menjadi gerakan masyarakat agar masalah ini cepat selesai," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah diminta untuk mengeluarkan kebijakan pencegahan meluasnya wabah virus Corona di Indonesia.
Satu di antaranya meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah dan universitas.
Presiden Jokowi mengimbau masyarakat untuk keluar rumah seperlunya saja.
"Kemudian membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyaakat," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3/2020).
Selain itu, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Ada pula meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah bekerja sama dengan swasta.
Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah melaksanakan pemetaan terlebih dahulu terkait penyebaran virus corona di daerahnya.
Melalui monitoring itu, kepala daerah diminta segera menentukan status daerahnya.
"Saya minta kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk terus memonitor kondisi daerahnya dan berkonsultasi dengan pakar. (trib)