20 Mei 2020 - 21:35:02 WIB | Dibaca: 4203x

Karawang (SIOGE) – Permohonan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Pemda Karawang dan ditandatangani Bupati dr Cellica Nurrachadiana kepada Gubernur Jawa Barat, dirasa perlu dikaji lebih mendalam agar bisa berhasil di masyarakat. 

Perlu ada tindakan Pemda yang lebih konkrit dalam pelaksanaan PSBB ini agar bisa lebih berhasil dari sebelumnya, ujar Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Karawang Sepri Antoni, Rabu (20/5/2020) dalam relis yang diterima sioge.com.

Dalam surat tersebut permohonan perpanjangan PSBB dilaksanakan selama 10 hari, 20-29 Mei 2020, ujarnya. Sebelumnya, pemberlakuan PSBB oleh Pemkab Karawang dinilai "gagal" akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

"Pemberlakuan PSBB oleh Pemda Karawang yang berakhir kemarin (Selasa, (19/05/2020), saya rasa masih banyak kekurangan dan gagal. Hal itu karena kurang siapnya pemerintah dalam membaca strategi upaya pemberlakuan PSBB tersebut dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat" ungkapnya.

Meski PSBB terdahulu dianggap gagal namun pemerintah tetap melakukan upaya perpanjangan dari kebijakan tersebut. Sepri juga menyoroti tentang upaya Pemda untuk melakukan pemberlakuan perpanjangan. "Tentunya pemberlakuan perpanjangan PSBB merupakan hak dari pemerintah. Saya rasa agar perpanjangan PSBB ini tidak gagal seperti terdahulu, kami ingin menawarkan saran yang mungkin bisa di pertimbangkan," ujarnya. 

Kami menyarankan kepada Pemkab Karawang agar ada tindakan tegas dalam menjaga protokol kesehatan seperti keluar rumah wajib mengunakan masker. Harus dilakukan secara terbuka bagi masyarakat sehingga masukan-masukan saran dan kritik bisa menjadi acuan untuk perbaikan. Dan masyarakat juga merasa senang karena aspirasinya didengar.

Sosialisasi diperluas baik melalui banner, perlibatan komunitas dan melalui media sosial dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menaati protokol kesehatan di masa pandemi, sebutnya.

Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial yang didistribusikan perlu dilakukan secara cepat dan strategi yang dilakukan harus secara sistematis dan teroganisir. Sehingga tidak terjadi penumpukan massa yang dikhawatirkan terjadinya kegaduhan dan bisa menyebabkan penularan Covid-19, karena tidak memperhatikan phisycal distancing. 

Selain itu, perlu strategi agar masyarakat betah di rumah saat masa PSBB seperti melakukan pemberian fasilitas internet gratis atau konten belajar yang mudah diakses. Agar para pelajar bisa tetap melakukan proses belajar meski di rumah dan berikan bibit tanaman serta alat lainya dengan melibatkan Dinas Pertanian agar masyarakat melakukan kegiatan penanaman di rumah sebagai alternatif pangan keluarga, seperti tanaman hidroponik, pungkasnya. (rel)