26 Desember 2020 - 17:59:16 WIB | Dibaca: 3014x

Medan (Sioge) - Warga Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan mempertanyakan program BPJS Kesehatan karena saat berobat ternyata kartunya telah dinonaktifkan. Selain itu warga juga mengeluh karena tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Reses I Masa Sidang I Tahun ke II TA 2020 Anggota DPRD Kota Medan dari F-PDI Perjuangan, Hendri Duin Sembiring di Jalan Tali Air Gg Sejuk Link IV Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (21/12/20) yang dihadiri perwakilan OPD jajaran Pemko Medan, BPJS Kesehatan, Sekcam Medan Tuntungan, Lurah Mangga Wandro Malau, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ratusan warga.

Verawati br Sembiring warga Jalan Tali Air Gang Sejuk mempertanyakan saat dia sakit dan butuh perawatan, ditolak pihak rumah sakit karena kartu BPJS nya ternyata dinonaktifkan. "BPJS saya gratis tapi tidak bisa dipergunakan saat berobat karena dinonaktifkan, padahal saya sangat membutuhkannya," keluhnya.

Sementara warga Gg Sejuk, Menidia mempertanyakan pengurusan BPJS PBI, karena selama ini hanya suaminya yang gratis sedangkan dia BPJS kelas 3.

Menjawab itu, perwakilan BPJS Kesehatan yang hadir mengatakan untuk masalah BPJS PBI yang dinonaktifkan itu kemungkinan dari pusat. Tapi bisa diajukan lagi dengan datang ke Dinas Sosial disertai melengkapi berkasnya untuk kemudian diverifikasi dan diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diterima pihak BPJS Kesehatan.

"Namun bila ada BPJS warga dinonaktifkan, warga jangan langsung putus asa, cukup membawa surat miskin (SKTM) ke rumah sakit pemerintah maka akan dilayani berobat. Pemerintah pasti tetap membantu warganya," terangnya.

Namun perwakilan Dinas Sosial Kota Medan justru mengakui sekarang ini masalah BPJS PBI Kesehatan yang dinonaktifkan lagi marak. Menurutnya, hal itu disebabkan peserta BPJS yang ditampung adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan peserta yang tidak terdaftar di DTKS dinonaktifkan dan dikembalikan jadi tanggungan daerah masing-masing.

"Jadi bagi yang tidak aktif BPJS nya bisa mengecek ke Dinsos apakah terdaftar di DTKS atau tidak," katanya.

Sementara itu Hendri Duin mengatakan, bila ada warga sakit tapi tidak punya BPJS gratis bisa menghubungi pihaknya untuk dibantu pengurusannya dan mendapatkan rumah sakit untuk berobat atau rawat inap. "Kami akan bantu pengurusannya. Warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah," tegasnya.

Selain BPJS, warga yang hadir juga mengeluhkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Deni Sembiring Kepala Lingkungan III mengungkapkan banyak warga yang terdaftar di DTKS tapi tidak pernah dapat bantuan pemerintah atau saldo nol.

Begitu juga pengakuan Ketua Kelompok PKH Gang Sejuk mengatakan ada anggotanya yang tidak mendapatkan beras. Senada, Lurah Kelurahan Mangga, Wandro Malau mengatakan berdasarkan informasi dari Kepling, saat ini ada penerima PKH yang sama sekali tidak terima bantuan.

Menanggapi ini, Koordinator PKH Dinsos Medan, Pardede mengatakan maraknya permasalahan penerima PKH salah satunya disebabkan kurangnya personil PKH yang menangani permasalahan para peserta. Sedangkan untuk saldo nol menurutnya karena terjadi gagal buka rekening yang juga bisa disebabkan rekening ganda. Jadi solusinya lihat kembali di daftar penerima Bansos, apakah masih terdaftar atau tidak.

"PKH semua pakai syarat, bila tidak ditepati syaratnya maka secara otomatis diputus kepesertaannya," katanya.

Namun begitu, Pardede menegaskan pihaknya tetap berupaya untuk menuntaskan semua permasalahan di program bantuan pemerintah. "Kita berharap semua masalah dapat kita selesaikan. Kami selaku pendamping selalu siap mendampingi warga untuk mendapatkan hak-hak nya," tandas Pardede.

Di reses kali ini juga mencuat permasalahan infrastruktur lampu jalan. Berlin Surbakti warga Gg Sejuk mengungkapkan kondisi Gg Sejuk yang di malam hari sangat gelap karena tidak ada lampu jalan. "Kalau sudah jam 9 malam warga tidak berani keluar. Tolonglah pak dewan, setidaknya ada lampu di tiga titik di gang ini. Sudah sering kami keluhkan ini di reses-reses dewan sebelumnya, tapi tidak ada terealisasi," pintanya.

Menyahutinya, Hendri Duin yang diduduk di Komisi III DPRD Medan ini meminta para kepling di lingkungan itu untuk memetakan lokasi yang butuh lampu jalan dan menyampaikan kepadanya untuk ditindaklanjuti ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang menangani persoalan lampu jalan. (*)