18 Desember 2021 - 21:52:35 WIB | Dibaca: 3146x

Medan (Sioge) - Ratusan masyarakat Simpang Selayang dan Anggota DPRD Medan Hendri Duin Sembiring kecewa dengan tidak hadirnya satupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang saat pelaksanaan reses yang diselenggarakan dalam 2 sesi di Halaman Aula GBKP Simpang Selayang. 

“Tidak satupun Kepala OPD yang diundang dapat hadir mendengarkan aspirasi rakyat dalam reses. Selain Kepala OPD, Camat Medan Tuntungan dan lurah juga tidak hadir,” ujar Anggota F-PDI Perjuangan DPRD Medan itu dihadapan ratusan warga yang hadir dalam reses Masa Sidang I Tahun Ketiga yang diselenggarakannya, Jumat sore (18/12/2021). 

“Saya sangat kecewa, tidak ada satupun OPD yang diundang, hadir mendengarkan keluhan warga. Anggota dewan saja yang undang, tidak dihargai. Apalagi masyarakat,” ujarnya.

Beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat, diantaranya masalah parit yang rusak di depan rumah warga dan BPJS serta PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.

R br Depari warga Kenanga 1 mengatakan drainase di lingkungannya tidak berfungsi baik sehingga mengakibatkan banjir. Akibatnya, banyak anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan itu kebanjiran.  

Warga lainnya, Daniel mengatakan, setelah adanya parit justru warga kebanjiran. Tidak diketahui masalahnya, apakah sistem pembangunan parit yang salah atau masyarakat yang tidak peduli lingkungan sehingga mengakibatkan banjir. Sampah juga jadi masalah, karena pemerintah tidak menyediakan tong sampah, maka masyarakat buang sampah sembarangan, termasuk ke dalam parit. 

Hal senada diungkapkan Jesaya Tarigan warga Gang Mawar 1 yang menyebutkan hingga saat ini banjir belum ada penyelesaiannya. Dulu waktu belum ada parit, tidak pernah banjir. Sekarang setelah ada parit, sering terjadi banjir. 

Pembuatan parit juga dikeluhkan, karena tidak rapi. Begitu juga dengan peremajaan pohon di Jalan Jamin Ginting, hendaknya dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) agar jangan menimbulkan korban. 

Sedangkan warga lain, Robert K Ginting menyatakan keresahaan masyarakat akan keberadaan wanita pohon (PSK-red) yang berdiri setiap malam di pinggir jalan Simpang Selayang.  

Menanggapi itu, perwakilan DKP Immanuel menyatakan masalah sampah dan pengadaan tong sudah ditangani kecamatan. Perwakilan Dinsos yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan warga yang mendapatkan bantuan, harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  

Hendri Duin dalam kesempatan itu menyebutkan, reses ini digelar untuk menampung aspirasi masyarakat. “Saya inging menyelesaikan permasalahan masyarakat. Namun tidak didukung Kepala OPD. Itu yang membuat saya kecewa,” tegasnya. 

Terkait DTKS, dirinya pernah meminta kepada Dinsos agar para Kepling yang bekerja mengumpulkan data warga miskin diberi dana operasional. Karena mereka ‘door to door’ mendata warga. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dikirim ke Kementerian dan kemudian ditentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. (S1)