16 Juni 2023 - 18:51:55 WIB | Dibaca: 2661x

Medan (Sioge) - Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Partai NasDem) DPRD Kota Medan menilai, sangat dibutuhkan adanya tarif pajak atau pun retribusi khusus untuk pajak reklame bagi pelaku  usaha mikro dan kecil guna mendukung usaha mereka. Hal ini tentunya secara tidak langsung mendukung ekonomi Kota Medan secara keseluruhan. 

Demikian salah satu isi pemandangan umum F- Partai NasDem DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disampaikan  Afif Abdillah di  Gedung DPRD Medan, Selasa (13/6).

"Usaha mikro dan kecil adalah penopang utama ekonomi Kota Medan. Mereka semua adalah usaha-usaha yang menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi dan mengembangkannya," kata Afif.

Terkait itu, kata Afif, F-Partai  NasDem  berharap agar  para pelaku usaha kecil ini harus disupport perkembangan promosi usahanya dengan baik, bukan malah membebankan mereka dengan tarif pajak dan retribusi yang besar  dengan  menyamakan mereka seperti  usaha besar yang memiliki anggaran promosi sangat  besar.

"Kami berharap perlu adanya pembedaan di sini sehingga benar-benar bisa menjadi keringanan bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan promosi usaha mereka," harapnya.

Ditegaskan Afif, F-Partai NasDem melihat para pelaku  usaha kecil ini bukanlah mencari untung melainkan hanya mencari pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja. "Jadi kami menilai dibutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan kita untuk memfasilitasi ini," ungkapnya. 

Selanjutnya, F-Partai NasDem  juga menyoroti masih terjadinya  tumpang tindihnya retribusi parkir saat ini antara Badan Pendapatan Daerah dengan Dinas Perhubungan. Oleh karenanya, bilang Afif, F-Partai NasDem berharap agar ini bisa menjadi jelas di dalam perda ini nantinya.

"Hal ini penting guna menghindari kerugian keuangan daerah akibat tidak terambilnya pendapatan daerah karena masalah internal mengenai kepastian siapa yang bertanggung jawab untuk pajak dan retribusi perparkiran ini," tegasnya.

Kemudian, F-Partai NasDem dalam pemandangan umumnya juga  menyoroti banyaknya penginapan online di Kota Medan saat ini namun masih belum ada aturan tegas mengenai pajak ataupun retribusi yang bisa diambil dari penginapan online tersebut. Kondisi itu menyebabkan penginapan online tidak membayar pajak atau retribusi ke Pemko Medan.

"Padahal banyak di antara penginapan online  ini yang meresahkan masyarakat karena bisa menjadi sarang perbuatan asusila dan narkoba sehingga sangat merugikan bagi masyarakat. Jadi kami berharap hal ini  bisa kita sepakati untuk ditegaskan aturan mengenai ini,"  sebutnya. (S1)