21 April 2025 - 19:50:16 WIB | Dibaca: 2387x

Medan (Sioge) - Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Zulham Efendi meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan untuk menjadikan kawasan Medan Utara khusunya di Belawan menjadi kawasan yang layak huni. 

"Kita minta dinas Perkim bisa merealisasikan pengadaan lahan fasilitas umum, ruang terbuka hijau seperti untuk lapangan, taman sehingga kawasan di Medan Utara benar-benar menjadi kawasan yang layak huni bagi masyarakatnya, " kata Zulham dalam rapat evaluasi triwulan pertama di ruang Komisi IV DRPD Medan, Senin (21/04/2025) yang dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak. 

Diakui Zulham, saat ini khusunya di Medan Belawan ketersediaan ruang terbuka untuk masyarakat sangatlah kurang. "Berbeda dengan kecamatan lain yang banyak memiliki taman, kondisi Medan Belawan justeru sangat kekurangan, " katanya. 

Terkait persoalan ini, pihaknya juga mengusulkan banyaknya lahan seperti milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dan pihak swasta lainnya bosa dilakukan kerjasama untuk menjadikan lahan lahan tersebut menjadi ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan warga. 

"Mungkin ini bisa menjadi usulan, " katanya. 

Pihaknya merasa miris dengan kondisi Belawan saat ini yang lebih dikenal anarkisnya. "Saat ini kita miris, ketika Belawan di kenal dengan anarkisnya. Untuk itu ke depan Belawan harus benar-benar layak huni, " katanya. 

Begitu juga dengan ketersediaan lahan pekuburan di Belawan, pihaknya juga meminta Dinas Perkim bisa merealisasikan. 

"Ketersediaan lahan pekuburan di Belawan saat ini juga sangat mengkhawatirkan, kita minta bisa direalisasikan, " harapnya. 

Pihaknya sangat mengharapkan realisasi anggaran untuk pengadaan lahan bisa difokuskan di Belawan. "Realisasi pengadaan lahan ini diharapkan bisa direalisasikan, " harapnya. 

Sementara itu, Plt Kadis Perkim Melvin Marlabayana, Pemko Medan berkomitmen dengan program ruang terbuka hijau dan pihaknya menganggarkan Rp.50 miliar untuk kepentingan ruang terbuka hijau. 

"Program ini menjadi program prioritas, namun realisasi belum bisa 100 persen karena masih terkendala banyak faktor, " katanya.(*)