09 September 2025 - 06:19:39 WIB | Dibaca: 2351x

Medan (Sioge) - Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD Kota Medan mendengan jawaban Wali Kota Medan. Rico Tri Putra Bayu Waas dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Pandangan umum fraksi-fraksi Ranperda Perubahan APBD 2025 rapat di ruang sidang DPRD Kota Medan, Senin (8/9/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, M.Pb, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, S.Pd.I, H.Zulkarnaen,SKM dan Hadi Suhendra. 

Wali Kota Medan dengan bersama Wakil Wali Kota Medan bergantian menyampaikan membacakan nota jawaban. Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya percepatan pelantikan pejabat definitif untuk mendukung program prioritas kota, katanya.

 “Pengangkatan pejabat pada struktural yang segera dilakukan dengan prinsip the right man on the right place. Kami ingin birokrasi bekerja dengan integritas tinggi dan profesionalisme,” ujarnya.

Lanjutnya, menjawab pandangan dari Fraksi PKS, pemerintah menekankan komitmen serius mengatasi banjir dengan pendekatan kawasan.

 “Penanganan banjir tidak bisa parsial, tetapi harus satu kesatuan sistem. Kami berkoordinasi dengan kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota pendamping, disertai gotong royong rutin antar-OPD,” jelasnya.

Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan visi pembangunan jangka panjang menuju Medan 2045, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. 

Meningkatkan fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, memenuhi tenaga kesehatan berkualitas, sekaligus memeratakan sarana pendidikan agar berkeadilan. Ini bagian dari fondasi Medan 2045, jelasnya. 

Nico, menjawab Fraksi Golkar, Pemko Medan menyatakan tetap optimis mencapai target PAD meski realisasi semester pertama masih 38,40 persen. 

“Kami yakin capaian PAD hingga akhir tahun bisa optimal, melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak,” harapnya.

Kepada Fraksi NasDem, pemerintah menekankan keberpihakan terhadap UMKM.

 “Pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan kemudahan perizinan terus kami jalankan agar UMKM bisa tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,* ujar Wali Kota Nico Tri Putra.

Fraksi PSI juga mendapat jawaban tegas soal target pendapatan. Pemerintah menekankan penguatan digitalisasi dan evaluasi kinerja OPD.

 “Dengan digitalisasi, pengawasan wajib pajak, serta evaluasi rutin, kami pastikan pembangunan tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” jelasnya.

Menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat, Pemko Medan menegaskan pentingnya optimalisasi potensi pajak melalui pelayanan yang lebih baik.

 “Digitalisasi dan perbaikan pelayanan pajak akan terus kami lakukan. Tapi kami juga hati-hati agar target PAD realistis, tidak ambisius tanpa dukungan teknis,” ujar Wali Kota. (*)