26 November 2019 - 22:55:20 WIB | Dibaca: 3494x

Jakarta (SIOGE) - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) segera mengeluarkan regulasi pengangkatan guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes pada Februari 2019 silam sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, regulasi tersebut harus segera terbit agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memiliki alasan lagi sehingga masalah pengangkatan guru honorer tersebut semakin berlarut.
"Sejauh ini BKN beralasan masih terkendala regulasi, sedangkan Kemenpan-RB sebagai pembuat regulasi belum mengeluarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi tentang pengangkatan guru honorer yang telah lulus tes pada Februari 2019 lalu," kata Puan dalam keterangannya, Senin (25/11).
Selain itu, politikus PDIP itu juga meminta pemerintah melakukan program peningkatan kompetensi dan kapasitas guru. Menurutnya, langkah itu penting agar kemampuan siswa di Indonesia sejajar dengan pelajar di negara-negara lain.
Sebab, kata Puan, anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah Indonesia besarannya sama dengan jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di negara-negara kawasan Asia Tenggara lain.
"Anggaran Pendidikan kita sama dengan negara ASEAN seperti Vietnam yakni 20 persen dari APBN,'' ujarnya.
Puan berharap para guru dapat mengembangkan sistem belajar yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan literasi membaca, kemampuan matematika dan sains para siswa.
"Salah satunya dengan mengajak para siswa aktif berdiskusi," ujar Puan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memberikan solusi konkret bagi ratusan ribu guru honorer yang tak jelas kesejahteraan dan penghasilannya. Hal itu ia katakan sekaligus merespons pidato Nadiem dalam rangka Hari Guru Nasional 2019.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Maka dari itu, dia mendorong kesejahteraan guru harus terus diperhatikan.
"Guru adalah pondasi pembangunan SDM. Karena itu pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas dan kompetensinya," kata dia.
Selain itu, Puan meminta agar pemerintah bisa mengembangkan kompetensi para guru. Sehingga bisa mengembangkan kualitas para siswa yang diajarkan.
"Anggaran pendidikan kita sama dengan negara Asean seperti Vietnam yakni 20 persen dari APBN. Tapi skor PISA kita kalah jauh," tandasnya.
Dalam pidato Hari Guru Nasional, Nadiem meminta para guru memulai perubahan lewat lima program, yaitu mengajak anak didik berdiskusi bukan hanya mendengarkan guru, memberi kesempatan pada murid untuk mengajar di kelas, mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, menemukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri, dan menawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan.(t/s1)